Jendela Malang Raya | Rabu Pahing, 23 April 2014
Home Kabar Berita Panderman Dana Banpol Bukan Untuk Honor
Dana Banpol Bukan Untuk Honor PDF Print E-mail
SELASA, 23 Agustus 2011 14:43

 

demokrathellomalang_djoko_lestariono_demokrat_1helloMALANG-Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kota Batu, Joko Lestariono menegaskan tidak akan menanggapi, apalagi membayarkan honor staf kantornya, Mardi Setianingsih dan lainnya yang mengaku tidak pernah menerima honor sepanjang 2007-2008. "Kita ini partai, dan tidak ada istilah staf. Yang ada adalah kader partai,"tegas Djoko.

Sebagai sesama kader partai, selama ini pengurus partai sudah memberikan bayaran kepada yang bersangkutan, yang bersumber dari dana pribadi. "Jadi kalau masih mau mempermasalahkan atau membawa masalah ini ke ranah hukum, saya persilahkan," kata pria berkacamata ini.

Ditambahkan Djoko, ada yang keliru dalam penafsiran penyaluran dana Banpol (bantuan partai) selama ini."Ada penafsioran seolah-olah dana Banpol itu untuk honor atau bayaran. Padahal tidak. Dana itu dipergunakan untuk kegiatan partai, misalnya kegiatan konsolidasi,"paparnya.

Seperti yang diketahui, belum lama ini, Ketua DPC Partai Demokrat Batu, Djoko Lestariono mendapatkan somasi dari sejumlah orang yang mengaku sebagai staf Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Batu. Somasi itu terkait dengan tidak diberikannya honor yang total nilainya mencapai Rp 10,8 juta.

Mardi Setianingsih, penerima SK DPC Partai Demokrat Nomor : 021/SK/DPC.PD/VIII/2007  yang bertugas dan bertanggungjawab memelihara data arsip DPC Partai Demokrat Kota Batu adalah yang kali pertama mengajukan somasi dan melaporkan kasus ini ke Polresta Batu.
Dia mengungkapkan, terhitung sejak tahun 2007 hingga 2011,honornya belum terbayar. Bahkan partai juga belum membayar uang lembur beberapa staf yang lain. Masih berdasarkan pengakuan Mardi Setianingsih, dia bersama sejumlah rekannya pernah disodori lembar penerimaan tanda tangan honor.

Dia juga mengaku mau menandatangani penerimaan honor tersebut lantaran dijanjikan honor tersebut akan diberikan ketika dana Bantuan Parpol (partai politik) cair. Tapi kenyataannya, saat dana bantuan Parpol tahun 2007 dan tahun 2008 cair, honor mereka tetap tidak terbayar. Ironisnya, pada arsip laporan  disebutkan bahwa Ningsih telah menerima honorarium sebesar Rp 4,8 juta dan dalam laporan tahun 2008 dinyatakan telah menerima honorarium sebesar Rp 6 juta. Padahal, kenyataannya, sampai saat ini mereka tidak pernah menerima dana tersebut. helma05


 

Add comment


Security code
Refresh