Jendela Malang Raya | Kamis Legi, 17 April 2014
Home Kabar Berita Campus Poltekom Harus Disapih
Poltekom Harus Disapih PDF Print E-mail
SENIN, 05 Desember 2011 15:55

poltekom_malanghelloMALANG.com - Dianggap terus membebani Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) kalangan anggota DPRD Kota Malang meminta Politeknik Telekomunikasi (Poltekom) segera disapih. Mulai tahun anggaran 2012, Poltekom, yang berdiri di kawasan pendidikan Tlogowaru diminta mandiri dan tidak lagi menyusu APBD dalam memenuhi biaya operasionalnya.


Dalam APBD 2012, Dinas Pendidikan Kota Malang menganggarkan tidak kurang dari Rp 1,8 miliar dana untuk politeknik yang menjadi salah satu proyek prestisius Walikota Malang Peni Suparto itu. Mayoritas anggota Komisi D meminta alokasi dana sebesar harus dihentikan dan dialihkan untuk program pendidikan yang lebih nyata.

"Seharusnya Poltekom sudah mulai dilepas, agar ke depan tidak terus menerus membebani APBD. Dan anggaran yang tercantum dalam APBD 2012 sebesar Rp1,8 miliar itu juga harus dievaluasi dan dialihkan untuk program skala prioritas," tegas anggota Komisi D DPRD Kota Malang Sutiaji.

Anggota Fraksi Gerakan Nurani Damai (FGND) Ya'qud Ananda Qudban menilai, anggaran sebesar Rp1,8 miliar tersebut terlalu besar kalau hanya untuk operasional dosen dan kegiatan mahasiswa.

Menurut dia, anggaran untuk Poltekom tersebut sebaiknya dialihkan untuk program-program skala prioritas, di antaranya sekolah gratis bagi warga kurang mampu dan Poltekom sendiri sudah saatnya untuk tidak dikucuri anggaran.

"Saya sendiri heran kenapa Diknas selalu memberikan prioritas anggaran untuk Poltekom dan nominalnya juga tidak sedikit. Padahal, kontribusi Poltekom bagi pemkot tidak ada," tegas politisi dari Partai Hanura tersebut.

Ya'qud mengatakan, tahun depan Diknas harus bisa melepaskan Poltekom untuk menjadi lembaga yang mandiri, agar tidak terus menerus membebani APBD, bahkan harus bisa menjadi salah satu sumber pendapatan (PAD) bagi pemkot.

"Poltekom harus mampu bersaing dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya, jangan hanya mengandalkan anggaran dari APBD. Sebab, untuk bisa berkembang harus kreatif dan itu tidak bisa hanya mengandalkan dana APBD," tegasnya.

Apa komentar Kadiknas Kota Malang Sri Wahyuningtyas tentang hal ini ? Sri Wahyuningsih tidak benyak memberikan komentar tentang rencana penghentian kucuran dana tersbut.

Justru Sri mengungkapkan kontribusi Poltekom sudah bisa dirasakan masyarakat, sebab pada tahun 2011 ada 11 mahasiswa yang bisa menikmati pendidikan tinggi di ITB yang difasilitasi Poltekom.

"Tidak hanya itu, banyak warga kurang mampu yang berprestasi menempuh pendidikan tinggi di Poltekom secara gratis. Jadi, tidak benar kalau Poltekom belum berkontribusi apa-apa," ujarnya.
helma03

 

Add comment


Security code
Refresh